Posted in Politik

KPU Bakal Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg

Tak bisa dipungkiri kalau kasus korupsi di Indonesia memang sudah begitu luar biasa latennya. Tak hanya melanda instansi pusat, pada pelaku korupsi bahkan sudah menyebar hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Kendati merugikan negara, ada banyak mantan koruptor itu yang tetap santai melenggang sebagai pemimpin daerah atau mengajukan diri sebagai legislator.

 

Bertujuan tak memberikan ruang bagi mantan pelaku korupsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru-baru ini mengeluarkan wacara agar bekas koruptor dilarang jadi calon legislatif (caleg) dalam Pemilu 2019. Pernyataan KPU ini langsung mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan Agus Rahardjo selaku Ketua KPK langsung menghimbau agar parpol tak mengusung bekas koruptor sebagai caleg, seperti dilansir Detik.

 

Arief Budiman selaku Ketua KPU menyebutkan jika pihaknya saat ini tengah merapikan rumusan Peraturan KPU (PKPU) mengenai mantan narapidana kasus korupsi yang dilarang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. PKPU ini akan diserahkan ke Kementrian Hukum dan HAM untuk disahkan. Demi mensukseskan kepentingan itu, KPU siap melakukan sosialisasi bersama KPK dan parpol peserta Pemilu 2019.

 

Meskipun belum dipastikan, wacana pelarangan itu sudah mendapat apresiasi positif dari salah satu parpol yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai bentukan mantan jurnalis cantik bernama Grace Natalie itu memang sudah sejak awal tidak mengizinkan bekas koruptor jadi caleg mereka. Menurut Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, larangan napi korupsi untuk nyaleg ini adalah kemajuan dalam pemilu Indonesia supaya bisa mendapatkan calon pemimpin yang baik.

 

Komisi II DPR RI Keberatan Larangan Caleg Bekas Koruptor

 

Berbeda dengan KPK dan PSI yang jelas-jelas mendukung pelarangan mantan koruptor nyaleg, Komisi II DPR RI justru masih keberatan. Komisi II DPR RI tampaknya masih belum setuju jika mantan koruptor tak bisa jadi anggota DPR RI atau DPRD di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Hal ini rupanya membuat KPU heran karena sebetulnya DPR RI sudah meloloskan aturan pelarangan mantan koruptor jadi anggota DPD.

 

Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU pun mempertanyakan aksi Komisi II DPR RI yang menyetujui aturan itu untuk DPD, tapi malah tak setuju dengan wacana PKPU. Sejauh ini komisi yang bertugas di lingkup bidang dalam negeri, sekretariat negara dan pemilu itu masih ingin membiarkan mantan koruptor mgmcash88 untuk jadi caleg. Namun hal itu tak membuat KPU gentar, bahkan mereka siap menghadapi gugatan yang bakal muncul di Mahkamah Agung.

 

Terobosan Berani KPU, Mendagri Masih Gamang

 

Meskipun masih ditolak Komisi DPR RI, wacana KPU itu mendapat dukungan dari masyarakat luas. Aturan ini bahkan nantinya bisa jadi pembelajaran setiap parpol mengenai efek pencalonan mantan koruptor. Bahkan ini bisa jadi sebuah terobosan baru untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintregritas dan tidak korup. Atas PKPU itu, Mendagri Tjahjo Kumolo pun angkat bicara.

 

Politisi senior PDI-P ini memang menilai jika PKPU tersebut adalah niat baik hanya saja KPU harus tetap menghormati aturan hukum. Meskipun KPU memiliki hak dan kewenangan mandiri, perumusan PKPU larangan koruptor jadi caleg itu harus berlandaskan UU supaya tak akan digugat nantinya. Ke depannya, Tjahjo akan membicarakan PKPU itu dengan DPR RI.

 

Disebutkan bahwa KPU mengusulkan larangan itu agar bisa masuk ke PKPU Pasal 8. “Tapi dalam dialog yang berkembang, kami akan mewacanakan agar larangan itu mengikat parpol peserta Pemilu,” papar Wahyu.

Posted in Politik

Niat Sindir Fadli Zon, Tsamara Malah Dikritik Media Rusia

Sebagai sebuah partai, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memang memiliki politisi yang cukup berani berbicara. Masih berusia muda dan bahkan tanpa pengalaman politik luar biasa, kader PSI tak segan mengungkapkan pendapat mereka saat membela Jokowi. Partai dengan nomor urut 11 di Pemilu 2019 inipun memiliki politisi muda yang tak gentar seperti Tsamara Amany.

 

Perempuan berusia 21 tahun yang menjadi Caleg PSI sekaligus Ketua DPP bidang eksternal PSI ini bahkan dengan lantang mengkritik komentar Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon. Semua bermula saat Wakil Ketua DPR RI itu mengungkapkan kekagumannya atas Presiden Rusia, Vladimir Putin. Bahkan Fadli menghimbau rakyat Indonesia mencari pemimpin tegas seperti Putin, bukannya pemimpin yang plonga-plongo.

 

Hal itu langsung membuat perempuan yang pernah jadi staf magang mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok ini mengajak Fadli berdikusi terbuka hingga merilis video penjelasan bahwa Putin bukanlah pemimpin baik. Mengambil data indeks persepsi korupsi Indonesia yang lebih baik dari Rusia hingga aksi Putin sebagai pemimpin otoriter, Tsamara menilai kalau banyak praktek korupsi dibiarkan terjadi di pemerintahan Rusia. Namun pendapat itu menjadi blunder saat media asal Rusia untuk Indonesia, Russia Beyond the Headlines (RBTH) menilai pernyataan Tsamara itu dangkal wawasan.

 

Berdalih tidak membela Fadli, RBTH kecewa atas pernyataan Tsamara. “Kami pikir ada kesalahpahaman soal pengetahuan anda atas politik dan bahkan sistem pers Rusia. Pernyataan bahwa di Rusia tidak ada kebebasan beraspirasi seperti di Indonesia ini menunjukkan kedangkalan wawasan,”. Tak heran kalau banyak yang menilai aksi Tsamara ini malah bisa memperburuk hubungan Rusia-Indonesia.

 

Masih Muda, Tsamara Sering Kritik Emosional

 

Buntut dari ucapan Tsamara itu membuat RBTH mengundang perempuan yang baru akan wisuda S1 pada 21 April 2018 dalam press briefing bulanan bersama pihak Kedubes Rusia di Jakarta. Namun sayang, perempuan dewa poker online yang resmi menjanda pada 2017 itu tidak hadir, padahal video kritikannya terhadap Fadli sudah disampaikan ke Lyudmila Vorobyeva, Dubes Rusia untuk Indonesia.

 

Melalui siaran pers, Tsamara dan PSI pun menyampaikan pembelaannya. Tsamara memahami keberatan RBTH karena media itu adalah sarana kampanye Rusia dan Putin kepada dunia. Diapun berdalih bahwa kritikannya terhadap Putin tidak serta merta membuatnya anti terhadap rakyat Rusia. Kendati begitu, Tsamara tetap teguh berpendapat bahwa kualitas Putin yang seorang diktator, otoriter hingga membiarkan korupsi terorganisi di Rusia sudah diungkapkan banyak media dunia.

 

Bukan sekali ini saja celotehan Tsamara berdampak panjang. Pada pertengahan Maret lalu sempat muncul cuitan Twitter dirinya mengenai mantan Presiden Megawati yang tidak pantas pimpin PDIP dan sudah seharusnya digantikan oleh Presiden Jokowi. Lagi-lagi dalam pembelaannya, Tsamara mengaku kalau cuitan itu dibuat olehnya tanpa pertimbangan rasional dan begitu emosional karena masih berusia 18 tahun, seperti dilansir CNN Indonesia.

 

PSI, Partai Debutan Dengan Caleg Tanpa Pengalaman

 

Bicara mengenai PSI yang jadi mesin politik Tsamara, memang cukup istimewa. Baru dibentuk pada akhir 2014, partai yang dipimpin Grace Natalie ini percaya diri mengusung 55 bakal caleg sebagai calon anggota DPR RI dalam Pemilu 2019. Tanpa pengalaman politik, 55 caleg PSI itu adalah karyawan swasta, wiraswasta, dokter, pegawai bank, konsultan, pengacara, guru, dosen, peneliti, arsitek, aktivis, penulis, mantan atlet, musisi hingga jurnalis. Bagi Raja Juli Antoni selaku Sekjen PSI, partainya memang lebih suka merekrut orang-orang tanpa pengalaman politik supaya lebih mudah menanamkan asas PSI.